memuat…
Dinas Pendidikan Jabar menyebut, 8 pengaduan kasus bullying sudah melalui Stopper sejak aplikasi diluncurkan pada 22 Februari 2023. Foto SINDOnews
BANDUNG – otoritas pendidikan (Kabupaten) Jawa Barat banyak menerima pengaduan terkait kasus tersebut intimidasi yang menimpa siswa SMP dan SMA. Keluhan tersebut mulai muncul sejak Stopper diluncurkan pada 22 Februari 2023 lalu,
Berdasarkan catatan Dinas Pendidikan Jabar, setidaknya ada 8 pengaduan bullying yang diterima melalui aplikasi Sistem Pengolahan Pengaduan Bullying Terpadu.
Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Barat Yesa Sarwedi mengatakan, dari delapan kasus perundungan itu, ada yang dilaporkan secara anonim atau dirahasiakan namanya.
“Ada 8 laporan, kita jaga identitas kita, dan ini kita kaji dan kita distribusikan ke cabang-cabang pelayanan ke sekolah-sekolah,” kata Yesa di Galang Aspirasi Politik (Gaspol) Pokja PWI Gedung Sate seri 4 di Citarum. Hotel, Jalan Citarum, Kota Bandung, Senin (20/3/2023).
Diketahui, aplikasi Stopper yang diluncurkan Pemprov Jabar merupakan salah satu upaya untuk mengatasi maraknya perundungan terhadap anak sekolah.
Kata Yesa, pelapor di aplikasi Stopper adalah siswa dan guru SMA/SMK. Kasus yang dilaporkan terdiri dari bullying dan beberapa kasus lainnya.
Ia pun memastikan akan segera menindaklanjuti dengan memverifikasi semua laporan yang masuk ke dalam aplikasi Stopper.
“Kasusnya bermacam-macam, ini 8 orang, enam laki-laki, dua perempuan. Dua tidak diketahui dan enam disebutkan. Kategori pelakunya seorang guru, kemudian tiga siswa dan empat siswa eksternal dan guru,” jelasnya.
Selain memverifikasi pihak sekolah dan pelapor, kata Yesa, Dinas Pendidikan Jabar juga akan memberikan teguran kepada pelaku bullying dan akan bertindak sebagai mediator antara orang tua korban dengan pelaku, termasuk pihak sekolah.
“Sanksinya pembinaan termasuk guru, tapi kalau fisik sering dirundingkan dengan orang tua baik pelaku maupun orang tua korban. Artinya bisa masuk ke ranah hukum,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Jabar, Sri Rahayu Agustina mengapresiasi gagasan yang datang dari Dinas Pendidikan Jabar. Menurutnya, penerapan yang dilakukan Dinas Pendidikan Jabar sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
“Jadi saya berharap program ini bukan sekedar program seremonial. Tapi ini program yang benar-benar dirasakan siswa, orang tua, guru dan kepala sekolah,” jelasnya.