Memuat…
Kapolres Bogor Kota Kombe Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan polisi sedang melakukan penyelidikan baru atas dugaan perkosaan terhadap UKM pegawai Kemendikbud. Foto: Dok/MPI
Bogor – Polres Bogor sekarang dalam proses melakukan penyelidikan baru terhadap kasus pemerkosaan dilakukan oleh pegawai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang tidak bertanggung jawab ( Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ) di Kota Bogor. Hal itu dilakukan sesuai dengan hasil gelar khusus yang telah dilakukan beberapa waktu lalu.
“Penyidikan baru. Jadi kita punya gelar khusus, sekarang sedang dilakukan penyelidikan baru,” kata Kapolres Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso kepada wartawan, Selasa (31/1/2023). Baca juga: Kabareskrim: Penyelidikan Kasus Pemerkosaan Karyawan Kemenkop UKM Dibuka Kembali
Ia mengatakan, dalam proses ini, pihaknya akan memeriksa kembali keterangan para saksi. Termasuk menggali bukti-bukti baru untuk mengusut kasus ini.
“Ya (memanggil saksi). Hasil penyidikan baru dari titel. Penyidik akan melakukan itu nanti. (Bukti baru) nanti akan kita selidiki. Bukti baru, baru kita lakukan penyidikan,” ujarnya.
Sementara itu, kata dia, penyidik sebelumnya yang menangani kasus ini diperiksa oleh Div Propam Mabes Polri. Soal jumlah penyidik yang diperiksa dan lain-lain, Bismo belum bisa berkomentar banyak karena itu domain Propam Mabes Polri.
“Sedang diusut Div Propam Mabes Polri, harus ditindak tegas. Itu (nomor) Propam tahu, kita tidak bisa mengintervensi, mari ikuti prosedur. Propam berhak menjawab,” pungkasnya. .
Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bogor mengabulkan permohonan perkosaan praperadilan yang dilakukan oleh tiga pegawai UKM Kemendikbud yang tidak bertanggung jawab. Putusan ini dikeluarkan Pengadilan Negeri Bogor pada Kamis 12 Januari 2023.
“Menerima dan mengabulkan praperadilan dari pemohon,” tulis laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Bogor Kota, dikutip MNC Portal, Selasa, 17 Januari 2023.
Kemudian, menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor S.PPP/813b/III/RES1.24/2020 berlaku tanggal 18 Maret 2020. Selain itu, penetapan tersangka atas nama pemohon dalam pemeriksaan perkara tidak sah menurut Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.sidik/813.a/RES/1.24/1/2020/Sat Reskrim tanggal 1 Januari 2020. Baca juga: Jika ada bukti baru, polisi akan membuka kembali kasus pemerkosaan pegawai UKM Kemendikbud
Permohonan praperadilan diajukan oleh tiga pegawai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang sebelumnya diduga melakukan pemerkosaan Kasus Nomor 5/Pid. Pra/2022/ Pengadilan Negeri Bogor dengan termohon Kapolres Bogor Kota.
(mhd)