Memuat…
Dosen Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik UGM Prof. Ir. Trias Aditya Kurniawan Muhammad. Gambar/halaman UGM.
JAKARTA – Dosen Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada ( UGM ) Prof. Ir. Trias Aditya Kurniawan Muhammad telah diangkat sebagai Guru Besar Fakultas Teknik UGM. Jurusan Teknik Geodesi UGM berdiri pada tahun 1959 dan merupakan guru besar pertama di jurusan ini.
“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Ketua Jurusan dan dosen-dosen saya yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi kepada saya untuk bekerja dengan penuh dedikasi sejak saya bergabung sebagai Dosen Teknik Geodesi,” ujar Trias dikutip dari UGM. situs web, Kamis (19/1/2023).
Dalam pidato pembukaannya, ia mengangkat judul Interoperability and Usability of Collaborative Maps in Advancing Geospatial Information Infrastructure Sebagai Basis Pengambilan Keputusan dan Knowledge Building for Sustainable Development Goals.
Baca Juga: Tertarik Kuliah Gratis S2 dan S3 di AS dengan Tunjangan Ratusan Juta, Daftar Beasiswa Ini Sekarang
Trias menyampaikan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan implementasi Geospatial Information Infrastructure (IIG), namun dari segi efektifitas dan efisiensinya dalam memfasilitasi data sharing dan sebagai platform kolaborasi antar institusi dan masyarakat masih belum optimal. Nyatanya, kemitraan yang seharusnya menjadi inti semangat pengembangan IIG ternyata belum terjabarkan dengan baik.
“Fondasi penting dalam gedung IIG, seperti spesifikasi teknis mengenai data yang dibutuhkan oleh lebih dari satu kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah, belum terstruktur sebagai model data referensi, daftar kode dan metadata sehingga keragaman sintaks, skema, dan semantik terus tidak terselesaikan dan tumpang tindih kewenangan,” kata pria kelahiran Yogyakarta, 22 April 1975 itu.
Selain itu, metadata belum menjadi output yang dianggap penting dalam siklus pemetaan di Indonesia, padahal seharusnya metadata geospasial menjadi kunci keberhasilan pengelolaan data bagi produsen data dan untuk memudahkan pencarian data bagi pengguna.
Menurutnya, salah satu kendala utama dalam mewujudkan kebijakan satu peta adalah kurangnya metadata yang memadai tentang data dan peta yang dihasilkan oleh masing-masing lembaga. Khususnya dalam hal kualitas data yang berkaitan dengan akurasi geometris, informasi sistem koordinat referensi, akurasi atribut dan histori data seringkali tidak tersedia.
Hal ini menyebabkan kompleksitas dalam menilai kualitas data yang akan diintegrasikan. “Spesifikasi data yang minim atau bahkan tidak tersedia merupakan kendala penting untuk menjalankan proses sinkronisasi yang koheren pada tingkat keragaman skema dan semantik,” jelasnya.
Baca juga: Ini Langkah Ketat Kemendikbud Hapuskan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan
Kebijakan Satu Peta perlu diperkuat dengan spesifikasi data yang komprehensif dan kerangka kualitas yang mencakup data dasar dan tematik termasuk data yang berasal dari partisipasi masyarakat. Dalam lingkup tema yang lebih spesifik yaitu administrasi pertanahan, Infrastruktur Informasi Pertanahan yang memuat kebijakan survei dan pemetaan, spesifikasi data, standar kualitas, SDM pelaksana dan platform akses informasi sangat diperlukan untuk mewujudkan kepastian nilai dan hak atas tanah. serta efektivitas perencanaan tata ruang.
Strategi pembuatan peta topografi gratis, terutama beresolusi tinggi atau berskala besar, yang telah digagas oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) merupakan langkah yang masuk akal. Hal ini perlu dioptimalkan dengan kemudahan dan akomodasi agar data bebas mendapatkan koreksi geometris dan atribut serta detail tambahan dari pengguna agar peta terupdate.
“Pendekatan partisipasi untuk memperbaiki data yang ada dan menambahkan fitur geospasial melalui penyediaan platform, prosedur dan standar operasional cara berpartisipasi dan verifikasi kontrol bersama kualitas data partisipasi oleh pemerintah terhadap data partisipasi merupakan hal yang menjanjikan,” ujarnya. dikatakan. .
Selanjutnya, pemanfaatan data ke dalam peta kolaboratif untuk tata guna lahan dan tata ruang perlu diperkuat dengan representasi data yang efektif, efisien dan sesuai dengan tujuan penggunaannya.
(Tidak)