memuat…
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo sejalan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bergerak cepat untuk menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah. (Ist)
SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo sejalan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bergerak cepat untuk mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah. Ia memimpin rapat koordinasi (rakor) penanggulangan kemiskinan parah di Jawa Tengah.
Dalam kesempatan itu, Ganjar memerintahkan seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk melaporkan semua intervensi yang telah dilakukan dalam rangka percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.
“Saya minta kumpulkan hasil dari semua intervensi yang ada agar bisa diketahui seberapa cepat bisa diselesaikan,” kata Ganjar usai rapat koordinasi di Jateng, Rabu (7/6/2023).
Langkah cepat Ganjar sejalan dengan target Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam Rapat Kerja Nasional PDIP III, Jokowi menargetkan tidak ada lagi kemiskinan ekstrem pada 2024.
Sehubungan dengan itu, Ganjar juga meminta perangkat daerah yang mengkoordinir intervensi P3KE untuk segera menyelesaikan verifikasi fakta hasil persampahan kabupaten, sehingga perlu diperoleh data faktual intervensi/bantuan untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah solusi serta intervensi. kebutuhan anggaran.
Ganjar meminta provinsi dan kabupaten mengkoordinasikan sumber pendanaan intervensi P3KE (APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, APBDes, BUMN/D dan stakeholder lainnya), baik bantuan sudah terealisasi/diterima maupun masih direncanakan/diproses.
“Kebutuhan PKE yang progresnya masih rendah segera melakukan intervensi secara besar-besaran pada tahun 2023, dengan mengoptimalkan APBN, APBD dan APBDes serta sumber pendanaan non pemerintah (BUMN, BUMD, BAZNAS, UPZ, CSR),” dia berkata.
Dalam kesempatan itu, Ganjar juga meminta kepada provinsi untuk memastikan potensi intervensi/bantuan dari sumber pendanaan yang ada. Selain itu, verifikasi data faktual tentang kebutuhan yang belum mendapat intervensi/bantuan.
“Kemudian, laporkan hasil intervensi/pendampingan (penandaan BNBA) ke SIKS-DJ,” kata Ganjar.
Ganjar menambahkan, kabupaten perlu membentuk Sekretariat PKE prioritas, kemudian melakukan rapat koordinasi secara rutin dan berkala mengenai perkembangan intervensi PKE di kabupaten, dan melaporkannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.